Hukuman Mati Pengedar Narkoba, Australia Harus Menghormati Hukum Positif Indonesia

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia kembali memanas terkait dengan rencana pemerintah Indonesia melakukan hukuman mati terhadap dua warga Negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukmaran yang terbukti bersalah dalam penyeludupan heroin ke Indonesia.

Meskipun kapan tanggal pelaksanaan hukuman mati tersebut belum ditentukan tetapi Kejaksaaan tinggi Bali sudah melakukan persiapan pemindahan kedua terpidana mati tersebut ke lapas nusakambangan yang akan menjadi lokasi hukuman mati (minggu, 15 Februari 2015)

Terkait hal ini, sebelumnya Menteri luar negeri Australia, Julie Bishop sudah mengeluarkan reaksi keras dengan mengeluarkan ancaman bahwa pemerintah Indonesia akan melarang kunjungan wisata ke Bali jika hukuman mati tetap dilaksanakan

Posisi pemerintah Australia dalam mempersoalkan hukuman mati di Indonesia sebenarnya cukup dilematis karena sebelumnya, pemerintah Australia justru pernah menekan pemerintah Indonesia untuk melakukan hukuman mati terhadap teroris yang terlibat dalam Bom Bali tahun 2002 dan 2004. Hukuman mati akhirnya dilaksanakan Pemerintah Indonesia dengan mengeksekusi mati tiga tersangka utama bom bali pada tahun 2008.

Namun demikian dalam kasus yang yang melibatkan Andrew Chan dan Myuran Sukmaran, Julie Bishop beranggapan bahwa hukuman mati terhadap pengedar narkoba tidak akan menyelesaikan persoalan narkoba yang ada di Indonesia

Perdebatan pemberlakukan hukuman mati terhadap pengedar narkoba

Sejauh ini, perdebatan mengenai pelaksanaan hukuman mati terhadap pengedar narkoba belum menemukan titik temu. Mengacu pada the International Covenant on Civil and Political Right, hukuman mati bisa dilaksanakan terhadap suatu tindak kejahatan serius. Namun demikian, definisi “most serious crime” masih menjadi perdebatan. Mayoritas Negara barat meyakini bahwa pengedar narkoba bukanlah suatu kejahatan serius. Di sisi lain, negara seperti Singapura, China, Vietnam dan Indonesia, pengedar narkoba dikategorikan kejahatan serius. Singapura misalnya, bahkan menerapkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap para pengedar narkoba. Berdasarkan laporan dari International Harm Reduction Association, dalam kurun waktu 2000-2014, Singapura telah mengeksekusi 59 terpidana mati perkara narkoba. Adapun, Indonesia mengeksekusi mati 27 napi dalam kurun waktu 2000-2013.

Perbedaan filosofis dan sosiologis

Sebetulnya jika berkaca pada kondisi social di berbagai negara, adalah sangat wajar apabila Negara-negara barat tidak melaksanakan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba, hal ini mengingat masalah narkoba belum menjadi masalah social yang serius di Negara Barat jika dibandingkan dengan Negara yang mendukung pemberlakukan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba.

Disisi lain, Indonesia misalnya, menurut perkiraan Badan Narkotika Nasional (BNN), saat ini ada sekitar 5,6 juta pengguna narkoba dan setiap hari rata rata 50 orang meninggal akibat narkoba. Koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, Troels Vester bahkan menyebutkan bahwa Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan narkoba International.

Perbedaan kondisi permasalahan social antara kedua kelompok Negara tersebut ini mustahil untuk digeneralisasi. Apalagi dari segi hukum, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap Negara memiliki penafsirannya masing masing dan kebebasan dalam memilih aturan hukum berdasarkan kondisi permasalahan sosial yang ada di Negara nya.

Dalam konteks ini, Indonesia sebagai sebuah Negara memiliki hak untuk merumuskan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah social yang ada negaranya serta melindungi warga negaranya dari kondisi social bahaya narkoba yang jauh lebih buruk.

Terlebih lagi, jika dikaji lebih jauh, mayoritas pengguna narkoba adalah kalangan pelajar yang mencapai lebih dari 75% atau sekitar 4.5 juta pelajar. Kondisi ini yang membuat Indonesia semakin yakin bahwa hukuman mati adalah salah satu dintara banyak cara untuk mengurangi peredaran narkoba di Indonesia.

Pelaksanaan hukuman mati terhadap pengguna narkoba tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi generasi muda nya dari kasus penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mengirimkan sinyal peringatan bagi sindikat narkoba International untuk tidak melakukan aktifitas perdagangan narkoba di wilayah Indonesia.

Lex Dura Sed Tamen Scripta. Hukum itu memang bersifat kaku atau keras, namun itulah yang dituliskan undang-undang yang harus dipahami dan dimengerti. Tidak ada jalan lain selain mematuhi aturan hukum agar mereka tidak dihukum karena perbuatan yang melawan hukum

Hormati hukum positif Indonesia

Bagaimanapun juga, Australia harus menghormati hukum positif Indonesia. Pemerintah Australia harus memahami perbedaan filosofis dan sosiologis antara kedua Negara. Reaksi berlebihan dari pemerintah Australia justru hanya akan memancing kondisi yang lebih buruk dan merugikan kedua negara

Namun demikian, jika berkaca dari pasang surut nya hubungan luar negeri antara Indonesia dan Australia, Diprediksi isu ini diperkirakan hanya akan bersifat temporer. Reaksi keras dari menteri luar negeri dapat dipahami sebagai bentuk respon politisi dan pemerintah Australia atas tuntutan warga Australia yang menolak hukuman mati

Australia tidak mungkin semudah itu mengorbankan kerja sama bilateral yang telah lama dibangun terutama terkait isu keamanan dan isu pencari suaka.

 

Dipublish di harian NewMatilda, Australia

18 Februari, 2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.